Musi Banyuasin – Keadaan Infrastruktur memadai adalah salah satu harapan yang diidam-idamkan oleh setiap daerah yang jauh dari pusat pemerintahan kota, apalagi terlebih posisi dan letak daerah tersebut memiliki beberapa keterbatasan.
Hal ini adalah suatu hambatan yang beberapa tahun terakhir sedang di gencarkan oleh beberapa daerah termasuk kabupaten Musi Banyuasin yang dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah Inovatif 2020 Dr H Dodi Reza Alex Noerdin.
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Ekonomi di Masa COVID-19 menjadi beberapa Prioritas yang sedang dihadapkan. Keterhambatan Pembangunan Infrastruktur tersebut khususnya Pembangunan Jalan diakibatkan Curah Hujan yang tinggi adalah salah satunya.
Di tahun 2021 Pemkab Muba melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mencatat dengan Pagu 546.890 dengan Total Paket Pengerjaan sebanyak 247 akan memprioritaskan pemerataan pembangunan infrastruktur.
Beberapa waktu lalu, Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (PUPR) melaunching Aplikasi Lapor Kerusakan Jalan dengan yang akan dipergunakan untuk Masyarakat yang akan melaporkan adanya beberapa kerusakan Jalan.
Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muba H Herman Mayori ST MT mengungkapkan, Musim Penghujan dan jarak yang membentang disejumlah wilayah ada beberapa hambatan saat ini.
” Panjang jalan kabupaten 1077 Kilometer, belum termasuk jalan Poros Desa, Eks Transmigrasi dan perkebunan, khusus jalan poros desa Eks Transmigrasi dan perkebunan sebagian besar masih tanah dan belum di lakukan perkerasan,” ungkap Herman Mayori
Dijelaskan Kadis PUPR Muba ini, Sehingga pada waktu musim hujan jalan-jalan tersebut banyak yang rusak di akibatkan angkutan perkebunan dan pertanian baik oleh masyarakat sendiri maupun beberapa perusahaan perkebunan dan tambang.
” Hambatan sementara di musim hujan alat berat kita masih terbatas, sementara kerusakan jalan tanah yang masih Sporadis di beberapa kecamatan, sehingga di perlukan kesabaran dan tunggu giliran,” bebernya.
Herman Mayori juga menegaskan, Upaya yang akan di lakukan kami akan sewa alat berat dan kerjasama dengan beberapa perusahaan dalam melakukan perbaikan, karena kalau semua mengandalkan Dinas PUPR jelas tidak mungkin, kita perlu penanganan segera.
” Disinilah perlunya kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan yang ada, tentunya juga dengan membatasi Tonase kendaraan yang mengangkut komoditas pertanian, perkebunan dan tambang,” tegasnya.
Terakhir ia menambahkan, Kedepan perusahaan-perusahaan ini akan kita ajak kerjasama dalam melakukan perbaikan. “Perlu juga intervensi dari camat selaku penguasa wilayah untuk melibatkan mereka, PUPR tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan berbagai pihak dan Stakeholder yang ada,” tukasnya.(Rs)
-
